BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali membuka ruang diskusi publik terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Banjarmasin dan RDTR Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil sekitarnya. Kegiatan ini digelar dalam rangka konsultasi publik lanjutan serta ekspose laporan hasil penyusunan RDTR dan KLHS, bertempat di Hotel Nasa Banjarmasin, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan itu dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako, Taufik Rivani yang mewakili Wali Kota Banjarmasin, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, melibatkan seluruh perwakilan SKPD, BUMD, konsultan ahli, akademisi hingga perwakilan tokoh masyarakat.
Taufik Rivani menuturkan, pertemuan ini membawa rumusan penting terkait revisi atau peninjauan kembali RDTR Kota Banjarmasin yang mesti dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini, ujarnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang mewajibkan instansi untuk melakukan revisi setiap lima tahun sekali.
“Ini semua tentunya dipengaruhi berbagai faktor, termasuk penyesuaian terhadap arah kebijakan, program dan strategi di tingkat nasional maupun regional,” ungkapnya.
Menurutnya, ini menjadi wadah sinkronisasi antar-SKPD dan pemangku kepentingan agar arah pembangunan kota selaras dengan visi misi kepala daerah serta kebijakan nasional.
“Sebelumnya telah dilaksanakan ekspose dan diskusi publik terhadap kesiapan tata ruang dan fokus kita hari ini ada pada RDTR nya. Ada dua RDTR yang akan kita revisi, yakni wilayah perkotaan dan kawasan industri Mantuil,” jelas Taufik.
Lanjut, kata Taufik, upaya penyempurnaan dokumen perencanaan ini akan membawa angin segar bagi sinkronisasi rencana pembangunan strategis di kota Banjarmasin untuk lima tahun mendatang.
Ia menambahkan, setelah proses ekspose publik ini berakhir, tim perencana yang terdiri dari konsultan dan stakeholder terkait akan melakukan kajian lanjutan untuk memfinalisasi dokumen tersebut. “Sehingga outputnya ketika sudah siap, dokumen RTRW ini akan kita siapkan prosesnya menjadi Raperda, sementara RDTR akan dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota (Perwali),” katanya.
“Kita harapkan seluruh proses bisa segera selesai agar tahun 2026 dokumen ini sudah dapat diimplementasikan di lapangan,” tutupnya.
Senada, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menyoroti pentingnya dua dokumen RDTR tersebut sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Banjarmasin.
“RDTR perkotaan dan kawasan ekonomi Mantuil ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur proses pembangunan berkelanjutan. Kami harap seluruh peserta bisa aktif memberikan masukan agar dokumen ini benar-benar sempurna dan aplikatif,” ujarnya.
Melalui RDTR yang komprehensif dan adaptif, Pemkot Banjarmasin berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan ruang kota, mendukung investasi, serta menjaga keseimbangan tata lingkungan perkotaan.
