BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai merancang arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi hingga sektor swasta untuk menyelaraskan rencana pembangunan Banua ke depan.
Musrenbang tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalsel Tahun 2027.
Tahun ini, pemerintah daerah mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan investasi pada sektor-sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas.
Gubernur Kalsel, Muhidin, membuka langsung kegiatan tersebut. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengikuti kegiatan secara virtual bersama para kepala daerah se-Kalsel, termasuk Muhammad Yamin.
Dalam arahannya, Wamendagri menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan daerah dengan agenda nasional.
“Sejumlah fokus pembangunan yang harus mendapat perhatian, seperti transformasi sosial, revitalisasi sarana pendidikan, penguatan konektivitas infrastruktur hingga upaya ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 harus sejalan dengan arah pembangunan nasional sekaligus mendukung visi pembangunan Kalimantan Selatan.
“Penyusunan RKPD 2027 harus menjiwai visi Kalsel 2025–2029 untuk mewujudkan Kalsel Bekerja serta memperkuat posisi provinsi sebagai gerbang logistik Kalimantan dan penyangga Ibu Kota Nusantara,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga konsistensi antara perencanaan program dan penganggaran dalam APBD.
Iamenegaskan tidak boleh ada program yang muncul tanpa dasar perencanaan dalam dokumen RKPD.
“Artinya, apa yang direncanakan harus sama dengan yang dianggarkan. Tidak boleh ada program yang tiba-tiba muncul tanpa perencanaan yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Muhidin memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Kalsel yang menunjukkan tren positif.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada 2025 meningkat menjadi 76,10 atau naik 0,91 poin dibandingkan tahun sebelumnya,” sebutnya.
Muhidin juga menyebut pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,22 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.
Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup berada di angka 78,23, mendekati rata-rata nasional.
“Alhamdulillah beberapa indikator kita menunjukkan peningkatan. IPM Kalsel bahkan berada di peringkat ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, ia turut menyinggung persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Kalsel.
“Saat ini Pemprov tengah mendorong pengerukan serta normalisasi sungai secara bertahap dari hulu hingga hilir,” bebernya.
Ia menjelaskan bahwa pengerukan Sungai Alalak menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat mempercepat aliran air menuju Sungai Barito.
“Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan sodetan di wilayah Hulu Sungai Utara sepanjang sekitar 30 hingga 40 kilometer sebagai upaya pengendalian banjir.” tukasnya.
Ia menilai penanganan banjir membutuhkan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi antar daerah agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sehingga musrenbang ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat Banua.
