BANJARMASIN – Tekanan terhadap kinerja jajaran SKPD menguat setelah rendahnya serapan anggaran Triwulan I Tahun 2026 terungkap dalam forum evaluasi Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dalam rapat yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Wali Kota Muhammad Yamin HR menegaskan perlunya percepatan nyata di lapangan, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
Ia menilai, memasuki kuartal kedua tahun anggaran, seluruh program seharusnya sudah berjalan. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kegiatan yang tertahan di tahap awal.
“Sekarang sudah April, program seharusnya sudah berjalan. Jangan lagi terlalu lama di tahap persiapan,” tegasnya.
Menurut Yamin, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai kendala teknis semata. Ia menyoroti lemahnya akselerasi pelaksanaan di sejumlah lini, meskipun tetap membuka ruang bagi SKPD untuk menyampaikan kendala yang dihadapi.
Sejumlah hambatan yang mencuat di antaranya keterlambatan pencairan anggaran, revisi perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses lelang. Bahkan, ada paket kegiatan yang tidak diminati sehingga proses harus diulang.
“Kalau ada kendala, segera disampaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena ini berdampak pada pelayanan publik,” ujarnya.
Untuk mendorong percepatan, Pemkot menetapkan April hingga Mei sebagai fase krusial agar seluruh program mulai “turun ke lapangan”.
Langkah tegas juga ditunjukkan melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD, sebagai bentuk komitmen sekaligus konsekuensi jika target tidak tercapai.
Di sisi pengawasan, Plt Sekda Dolly Syahbana menegaskan bahwa penguatan dilakukan secara menyeluruh, termasuk melibatkan staf ahli dan Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan program.
Ia menjelaskan bahwa staf ahli kini didorong lebih aktif memberikan pertimbangan strategis, sementara Inspektorat memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal.
“Pengawasan kita perketat, baik dari staf ahli maupun Inspektorat, agar semua berjalan sesuai timeline,” jelasnya.
Dolly juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.
Sekitar 43 persen kegiatan masih dalam tahap lelang, yang seringkali terkendala minimnya peserta atau ketidaksesuaian persyaratan.
Dampaknya, sejumlah proyek strategis berpotensi mengalami keterlambatan. Meski begitu, pemerintah tetap optimistis target penyelesaian dapat tercapai pada triwulan ketiga.
“Kita targetkan Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun tinggal tahap peresmian,” pungkasnya.
Dengan tekanan dan pengawasan yang semakin ketat, Pemkot Banjarmasin berharap tidak ada lagi program yang tertunda, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
