BANJARMASIN – Upaya meningkatkan literasi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan di lingkungan perpustakaan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pustakawan lebih aktif turun langsung ke desa dan kelurahan.
Langkah tersebut dinilai penting agar program literasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, sekaligus memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada bidang pendidikan melalui penguatan literasi keluarga dan literasi digital.
Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Adethia Hailina mengatakan perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat.
Menurut Adethia, perpustakaan tidak seharusnya hanya beraktivitas di lingkungan instansi. Kehadirannya perlu diperluas hingga ke tingkat desa agar masyarakat dapat memperoleh edukasi dan pendampingan literasi secara lebih dekat.
“Perpustakaan termasuk dalam SPM pendidikan, utamanya dalam peningkatan literasi keluarga, khususnya literasi digital. Karena itu, saat ini perpustakaan sangat diperlukan peran aktifnya untuk turun ke masyarakat desa,” ungkap Adethia di Banjarmasin belum lama tadi.
Ia mengimbau pustakawan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan untuk lebih proaktif memberikan pendampingan serta edukasi literasi kepada masyarakat di desa dan kelurahan.
Hal tersebut tetap perlu didorong meskipun Tim Penggerak (TP) Posyandu di tingkat kabupaten maupun kecamatan belum seluruhnya aktif.
“Jadi, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan terus mengimbau pustakawan di seluruh Kalimantan Selatan untuk turun aktif ke masyarakat. Tidak hanya berkegiatan di lingkup dinas perpustakaan saja,” ujarnya, Selasa (1/9/26) kemarin.
Adethia menilai peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tidak hanya ditentukan dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas perpustakaan.
Menurutnya, keberhasilan program literasi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, desa dan kelurahan menjadi sasaran penting agar edukasi literasi, termasuk literasi digital dalam keluarga, dapat dilakukan secara dekat dan berkelanjutan.
“Harapannya, kegiatan perpustakaan ini bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan literasi masyarakat juga berkaitan dengan indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh pemerintah pusat. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi lintas sektor dinilai penting agar program literasi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dengan keterlibatan yang lebih aktif di tengah masyarakat, perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi keluarga dan literasi digital. (Adv/Ilh)
