BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Public Hearing (Forum Konsultasi Publik) Standar Pelayanan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Kota Banjarmasin di Aula Banjarmasin Creative Hub, Selasa (30/6/2026).
Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Asisten II Setdako Banjarmasin M. Taufik Rivani mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Menurutnya, pelayanan yang baik harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan yang transparan, smart, dan mampu menghasilkan outcome yang benar-benar membumi di tengah masyarakat. Selain itu, kita juga terus mendorong optimalisasi digitalisasi pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Masukan dari berbagai pihak dinilai penting agar pelayanan yang diberikan pemerintah semakin efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, mengatakan penyelenggaraan public hearing merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum menetapkan standar pelayanan.
“Kami mengundang seluruh unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, hingga perbankan agar dapat memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekaligus bersama-sama menyusun standar pelayanan yang semakin baik,” katanya.
Menurut Machli, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain memperbaiki standar pelayanan, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap pelayanan di lingkungan Diskopumker semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga.
