JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat tata kelola pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia menjelang fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dam berjalan sesuai syariat, aman, transparan, serta terhindar dari praktik penipuan.
Di tengah kelancaran operasional haji 1447 H/2026 M yang telah memasuki hari ke-25, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada kesiapan jemaah menghadapi tahapan ibadah berikutnya, termasuk pemenuhan kewajiban dam bagi jemaah haji tamattu’.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme resmi pembayaran dam melalui lembaga Adahi Project yang terintegrasi dengan sistem Nusuk Masar.
“Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fiqih yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (15/5).
Menurut Maria, pemerintah memberikan ruang bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilakukan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
“Namun bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Tanah Haram, pemerintah telah menyediakan jalur resmi yang diakui Pemerintah Arab Saudi,” jelasnya.
Ia menuturkan penggunaan sistem resmi dilakukan agar proses pembayaran dan penyembelihan dam dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariah.
“Skema ini dipilih untuk memastikan pelaksanaan dam berlangsung sesuai syariat, tertib administrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” bebernya
Kementerian Haji dan Umrah menetapkan biaya dam tahun ini sebesar 720 Riyal Saudi per jemaah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 34.308 jemaah Indonesia telah melakukan pembayaran melalui mekanisme resmi tersebut.
Untuk memudahkan proses pembayaran, petugas Adahi disebut akan mendatangi langsung hotel tempat jemaah menginap. Layanan jemput pembayaran itu diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
“Petugas Adahi akan hadir langsung ke hotel-hotel tempat jemaah menginap guna melakukan pembayaran dan verifikasi,” ungkapnya.
Selain memastikan kemudahan layanan, pemerintah juga mengingatkan jemaah agar tidak melakukan transaksi melalui pihak tidak resmi atau menggunakan jasa calo.
“Kami mengimbau seluruh jemaah agar tidak menggunakan jasa calo ataupun melakukan transaksi di luar sistem resmi,” tegasnya.
Sementara itu, operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia hingga kini berjalan lancar. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 411 kloter dengan 158.978 jemaah dan 1.641 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 392 kloter dengan 151.382 jemaah sudah tiba di Makkah.
Kemenhaj juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik menjelang Armuzna. Jemaah diminta mulai membiasakan berjalan kaki secara bertahap, memperbanyak istirahat, serta menjaga asupan cairan tubuh agar stamina tetap prima saat menjalani puncak ibadah haji.
Maria menuturkan kondisi kesehatan menjadi faktor penting dalam kelancaran ibadah, terutama bagi jemaah lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.
“Jaga kesehatan, biasakan berjalan kaki, kurangi aktivitas yang tidak mendesak, dan ikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah haji,” tutupnya.
