BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memaparkan capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (25/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Harry Wijaya dan Muhammad Isnaini, serta dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Ia menyebut capaian tersebut tidak lepas dari fokus pembangunan yang diarahkan pada penguatan infrastruktur kota, pengembangan pariwisata, serta penguatan ekosistem sungai sebagai identitas Banjarmasin.
“Tema pembangunan tahun ini adalah penguatan sarana dan prasarana kota sebagai pusat perekonomian, kebudayaan Banjar, dan pariwisata berbasis sungai. Hal ini sejalan dengan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujar Yamin dalam rapat paripurna tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa kondisi demografis Kota Banjarmasin hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 683.091 jiwa, terdiri dari 341.741 laki-laki dan 341.350 perempuan.
Laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir dinilai relatif terkendali, berada pada kisaran 0,1 persen hingga 0,21 persen.
Selain itu, menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarmasin juga mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 5,63 persen menjadi 5,66 persen.
Yamin menyampaikan bahwa angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 4,58 persen menjadi 4,52 persen. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp68.284,69 menjadi Rp73.746,61 atau naik sekitar 8 persen.
Ia menambahkan, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio gini juga menunjukkan perbaikan dari 0,35 menjadi 0,31. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turut mengalami penurunan dari 6,56 persen menjadi 6,49 persen.
“Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Banjarmasin,” tegasnya.
Menurutnya, LKPJ yang disampaikan kepada DPRD tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pembangunan di masa mendatang.
“LKPJ ini menjadi gambaran jelas atas pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus bahan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki kinerja pembangunan di Kota Banjarmasin ke depan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran SKPD agar terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan program pembangunan.
“Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar berbagai program dapat berjalan lebih optimal,” tutupnya.
Di akhir kegiatan, suasana rapat paripurna yang berlangsung dalam momentum Idulfitri turut diwarnai dengan kegiatan halal bihalal antara Wali Kota, jajaran SKPD, dan pimpinan serta anggota DPRD Kota Banjarmasin sebagai bentuk mempererat silaturahmi pasca Lebaran.
