KALSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama, yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Rabu (25/6/2025).
Agenda pertama yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Sementara agenda kedua adalah tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muh. Alpiya Rakhman, didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel.
Dalam penyampaian pandangan umumnya, seluruh fraksi DPRD Kalsel secara umum memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang dinilai telah berjalan cukup baik. Namun demikian, sejumlah catatan strategis dan masukan konstruktif turut disampaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD.
“Kami sangat mengapresiasi atensi dan komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD. Masukan yang disampaikan merupakan cerminan dari sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Syarifuddin.
Ia menambahkan, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus menindaklanjuti setiap masukan yang konstruktif demi perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
“Kami meyakini bahwa pelaksanaan APBD yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masukan dari DPRD akan kami jadikan pijakan dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan ke depan,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sekaligus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Selatan.
