JAKARTA – Komisi XI DPR RI menegaskan penguatan pelayanan publik sebagai fokus utama dalam kebijakan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025. Penegasan ini muncul dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BP BUMN di Jakarta, Senin (8/12), yang menghasilkan persetujuan pencairan PMN tunai dan non-tunai bagi sejumlah BUMN serta Badan Bank Tanah.
Dalam rapat tersebut, Komisi XI menyetujui PMN tunai untuk empat BUMN strategis. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) mendapat alokasi Rp1,8 triliun yang digunakan untuk pengadaan trainset baru dan retrofit KRL Jabodetabek. Sementara PT Industri Kereta Api (PT INKA) memperoleh Rp473 miliar untuk memperkuat kapasitas produksi industri perkeretaapian nasional.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) menerima Rp2,5 triliun untuk modernisasi armada transportasi laut. Adapun PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) mendapat dana terbesar, Rp6,684 triliun, untuk memperkuat pembiayaan sekunder perumahan sekaligus mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Seluruh PMN tahun 2025 harus diarahkan untuk penugasan pemerintah dan peningkatan kualitas layanan publik,” tegas Komisi XI dalam kesimpulan rapat.
Komisi juga menekankan bahwa PMN bukan sekadar dukungan modal, tetapi instrumen transformasi layanan dasar masyarakat, terutama transportasi dan perumahan.
Tak hanya itu, Komisi XI juga menyetujui PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah berupa Barang Milik Negara (BMN) tanah senilai Rp2,957 triliun yang berasal dari Kementerian ATR/BPN dan aset eks BPPN. Dukungan ini, sebagaimana disampaikan dalam rapat, diarahkan untuk memperkuat peran Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan bagi program prioritas nasional, termasuk upaya percepatan mengurangi backlog perumahan.
Komisi XI juga memberikan sejumlah arahan khusus. PT KAI diminta meningkatkan standar pelayanan KRL dengan dukungan produksi PT INKA. PT INKA diminta memperbesar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), sedangkan PT PELNI ditugaskan menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih aman melalui pengadaan tiga kapal baru. Bagi PT SMF, Komisi menekankan pentingnya leverage PMN dan sinergi dengan lembaga lain agar dampak pembiayaan perumahan lebih luas.
Di akhir rapat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI. Ia menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi Komisi XI akan dijalankan secara serius.
“Yang jelas, semua pesan-pesan dari pimpinan dan anggota Komisi XI untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan akan kami jalankan dengan serius,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen mengelola PMN secara akuntabel dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Kemenkeu.go.id)
