JAKARTA – Dominasi jemaah lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi (risti) medis pada penyelenggaraan ibadah haji membuat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI merombak pendekatan layanan bagi petugas.
Dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang digelar daring pada Minggu (22/11/2026), para calon petugas dibekali paradigma fikih adaptif yang mengutamakan keselamatan jiwa jemaah (hifz al-nafs).
Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kemenhaj RI, Afief Mundzir, mengungkapkan bahwa masa tunggu keberangkatan hingga puluhan tahun berdampak langsung pada profil jemaah Indonesia.
“Dari total lebih dari 200.000 jemaah yang terbagi dalam 527 kloter, sekitar 20 hingga 30 persen atau mencapai 45.000 hingga 65.000 orang merupakan lansia di atas 65 tahun,” ungkap Afief.
Tak hanya itu, lanjut Afief, sebanyak 60 hingga 75 persen jemaah masuk kategori risti medis dengan penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes.
Kondisi ini diperberat dengan fakta bahwa mayoritas jemaah berasal dari pedesaan dan baru pertama kali ke luar negeri, sehingga tingkat ketergantungan mereka terhadap petugas sangat tinggi.
“Pelayanan kita kini menuntut pendekatan yang adaptif, bukan tekstual yang kaku, demi mewujudkan Tri Sukses Haji yakni Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi, dan Sukses Peradaban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025,” tegas Afief dalam paparannya.
Ia menjelaskan, penerapan keringanan syariat atau rukhsah seperti skema Mabit Murur, Tanazul, hingga Badal sama sekali bukan bentuk pengurangan kualitas ibadah.
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan wujud ketaatan syariat tertinggi demi melindungi keselamatan ratusan ribu jiwa.
Untuk menjaga ketahanan fisik jemaah sebelum memasuki fase krusial di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Kemenhaj juga melakukan pembaruan istilah dalam Standar Kurikulum Manasik Haji Nasional (SKMHN).
Istilah “Salat Arba’in di Madinah” kini diubah menjadi “Salat 5 Waktu di Masjid Nabawi”. Penyesuaian ini bertujuan mencegah jemaah lansia dan risti memaksakan diri mengejar target 40 waktu salat beruntun yang berisiko menguras stamina secara kronis.
Begitu pula dengan penyebutan “Mina Jadid” yang kini diseragamkan menjadi “Zona 3, Zona 4, dan Zona 5 Mina” agar selaras dengan zonasi resmi pemerintah dan tidak membingungkan jemaah saat di lapangan.
Selain membatasi jemaah melakukan umrah sunnah berulang kali sebelum puncak haji, para petugas juga dibekali pemahaman teknis mitigasi Armuzna.
Skema itu meliputi penjaminan wukuf dan fasilitasi badal haji di Arafah bagi jemaah sakit berat, penerapan Mabit Murur di Muzdalifah di mana jemaah prioritas cukup melintas di dalam bus tanpa turun, serta skema Tanazul dan Badal Lontar Jumrah di Mina.
Di sisi lain, Afief mengingatkan jajaran petugas agar tidak terjebak pada keraguan ritual pribadi saat menjalankan tugas kemanusiaan. Menurutnya, melayani tamu Allah (Khidmatul Hujjaj) memiliki nilai ibadah yang jauh lebih utama.
“Jangan biarkan keraguan mengenai kesempurnaan ritual pribadi menghambat tugas darurat menyelamatkan nyawa dan membimbing jemaah lansia di lapangan,” ujar Afief.
Ia pun meluruskan dilema fikih yang kerap dialami petugas soal kewajiban mengenakan seragam dinas dibandingkan kain ihram.
“Pakaian tidak berjahit itu masuknya Wajib Haji, bukan Rukun Haji. Maka petugas yang tetap mengenakan seragam dinas lengkap untuk kecepatan gerak, perlindungan fisik, dan kemudahan identifikasi di lapangan, hajinya tetap sah,” tegas Afief.
Konsekuensi atas pelanggaran wajib haji akibat tugas tersebut dapat diselesaikan secara syariat melalui pembayaran dam atau fidyah, baik dengan menyembelih seekor kambing, memberi makan enam orang miskin, maupun berpuasa selama tiga hari.
Menutup sesi pembekalan, Afief menginstruksikan seluruh calon petugas PPIH Arab Saudi 1448 H/2027 M untuk tegak lurus pada satu komando dan regulasi resmi Kemenhaj RI.
Petugas dilarang keras mengeluarkan fatwa atau arahan pribadi yang bertentangan dengan ijtihad pemerintah seperti mengajak jemaah mabit di luar zonasi atau menyalurkan dam di luar jalur resmi serta dituntut menghadirkan komunikasi yang menenangkan bagi jemaah.















