JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa skema tarif pengantaran barang dan makanan oleh kurir berbasis aplikasi tidak bisa disamakan dengan rumus tarif pengantaran penumpang.
Perbedaan karakteristik layanan membuat pemerintah perlu merancang formula khusus yang mencerminkan beban kerja riil pengemudi di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat menerima audiensi dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang serap aspirasi dalam merumuskan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
Menurut Meutya, kurir berhadapan dengan beragam variabel di luar pengantaran manusia, mulai dari batas ketahanan makanan, pengiriman makhluk hidup, hingga pengeluaran tak terduga seperti parkir dan waktu tunggu.
“Formula tarif kurir barang dan makanan tidak bisa disamakan dengan ojek penumpang, karena ada variabel daya tahan barang, risiko pengiriman, serta biaya tunggu dan parkir,” kata Meutya.
Dalam penyusunan regulasi ini, pemerintah mengkaji sejumlah komponen baru untuk dimasukkan ke dalam struktur tarif.
Komponen tersebut meliputi biaya penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), biaya waktu tunggu, parkir, hingga biaya berbasis risiko (risk based).
Meutya mengapresiasi usulan dari para pengemudi dan menyebut komponen risiko tersebut akan dihitung secara detail, termasuk melihat dimensi, bobot, sampai nilai ekonomi dari paket yang dibawa.
“Kami mengapresiasi usulan tersebut. Biaya penanganan barang, penimbangan, hingga risiko pengiriman memang sudah kami pertimbangkan dalam penyusunan aturan ini,” jelasnya.
Penyusunan pedoman biaya jasa ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Regulasi tersebut hadir untuk menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan perlindungan bagi pengemudi, aplikator, pelaku UMKM, dan konsumen.
“Meski demikian, penetapan tarif kurir ini tidak bisa kami lakukan secara sepihak oleh Kemkomdigi,” tegasnya.
Sejumlah indikator penghitungan bersinggungan langsung dengan regulasi di Kementerian Perhubungan sehingga membutuhkan sinkronisasi lintas kementerian.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” tandasnya.
Selain soal tarif, Kemkomdigi juga membuka pintu koordinasi dengan lembaga pengawas lain apabila ditemukan persoalan di luar kewenangan kementeriannya.
Terkait aduan dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat oleh perusahaan aplikasi, pemerintah siap menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.















