JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk menanggalkan sekat antara proyek pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja serta anggaran.
Sinkronisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai mutlak diperlukan karena muara dari setiap kebijakan fiskal adalah peningkatan kesejahteraan warga di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Luky Alfirman saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Luky, anggaran pusat dan daerah harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang saling menopang.
“Pastikan program Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumba tercantum jelas di pagu anggaran masing-masing K/L terkait,” tegasnya.
Melalui keselarasan perencanaan tersebut, alokasi dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD dapat bekerja secara sinergis tanpa tumpang tindih, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di lokasi terdampak.
“Pembangunan nasional tidak boleh lagi dikotomikan antara proyek pusat dan daerah, karena sasaran akhir dari setiap kebijakan fiskal kita adalah kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, ia juga mengingatkan jajaran birokrasi untuk lebih disiplin secara teknis, khususnya dalam mencantumkan titik lokasi atau lokus kegiatan secara rinci sejak tahap perencanaan.
Pemetaan lokus yang akurat menjadi kunci utama untuk mencegah pemborosan sekaligus menjamin uang negara dikelola secara efektif dan efisien.
“Dengan pemetaan lokus yang disiplin, kita bisa memastikan setiap rupiah hasil pembangunan dari uang negara yang terbatas ini dimanfaatkan seoptimal mungkin dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Terakhir, ia memastikan bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya bertindak sebagai pengawas anggaran, tetapi juga siap mendampingi seluruh kementerian dan lembaga agar target-target pembangunan nasional dapat dieksekusi secara produktif dan akuntabel.















