BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan mulai mematangkan proses pengalihan urusan pemadam kebakaran (Damkar) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peralihan kelembagaan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada awal 2027 mendatang.
Persiapan pengalihan dibahas melalui rapat koordinasi antara BPBD dan Satpol PP Balangan yang berlangsung di Aula BPBD Balangan, Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan tugas, fungsi, personel, hingga aset pendukung pelayanan kebakaran dan penyelamatan agar proses perpindahan berjalan tertib tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi mengatakan, pengalihan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan.
Ia menjelaskan, selama kurang lebih enam tahun urusan pemadam kebakaran berada di bawah BPBD. Namun, berdasarkan regulasi terbaru, urusan kebakaran dan kebencanaan harus ditempatkan pada perangkat daerah yang berbeda.
Ketentuan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Pengaturan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 yang secara jelas menempatkan urusan Linmas dan Damkar dalam struktur Satpol PP Balangan.
“Dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 ini, secara eksplisit sudah tertulis tentang urusan Damkar bergabung di Bidang Linmas dan Damkar, sehingga perencanaan dan penganggaran sudah mengakomodasi aturan tentang pelaksanaan urusan kebakaran,” jelas Rahmi.
Menurutnya, penyesuaian kelembagaan tersebut bukan hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, urusan kebencanaan maupun pemadam kebakaran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rahmi berharap, penataan struktur organisasi tersebut dapat membuat pelaksanaan program dan pelayanan penanganan kebakaran berjalan lebih optimal tanpa terkendala persoalan administrasi maupun kewenangan.
Dalam proses peralihan, BPBD Balangan juga menyiapkan sejumlah aset pendukung operasional Damkar yang nantinya diserahkan kepada Satpol PP secara administratif. Aset utama yang akan dialihkan meliputi satu unit mobil pemadam kebakaran, dua unit mobil tangki, serta perlengkapan pendukung seperti alat pelindung diri (APD), selang, dan alat pemadam api ringan (APAR).
Selain itu, sejumlah peralatan penyelamatan juga akan diserahkan, di antaranya perlengkapan penanganan lebah, tongkat penjepit ular, serta peralatan evakuasi lainnya.
“Insyaallah mudah-mudahan di awal 2027, aset-aset yang sudah kita siapkan, terutama yang pokok, nanti akan kita petakan dan diserahkan secara administratif,” ungkapnya.
Rahmi menegaskan, pengalihan tersebut sekaligus memperjelas pembagian kewenangan antara BPBD dan Damkar dalam penanganan kejadian di lapangan. Untuk kebakaran permukiman dan bangunan, komando penanganan berada di bawah kewenangan Damkar. Sementara dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BPBD tetap menjadi unsur terdepan dalam pengendalian dan pengambilan komando.
Meski memiliki pembagian tugas masing-masing, koordinasi antarlembaga tetap diperlukan, termasuk dengan TNI, Polri, relawan, dan unsur terkait lainnya.
Sementara itu, Plt. Kasatpol PP Balangan, Cecep Ruswantoro, menyambut baik proses pengalihan tersebut. Ia memastikan pihaknya siap menerima tanggung jawab baru dalam penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan.
Cecep menegaskan, perpindahan kelembagaan tidak akan mengubah pelayanan Damkar yang selama ini berjalan. Perubahan lebih berfokus pada kedudukan organisasi, termasuk pengalihan aset dan personel.
“Ini sebenarnya hanya perpindahan induknya saja. Aset dan personelnya nanti yang dialihkan, sedangkan operasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan seperti biasa,” ujar Cecep.
Ia menambahkan, penataan tersebut memberikan kepastian regulasi karena urusan Damkar nantinya berada dalam struktur organisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan target peralihan pada awal 2027, BPBD Balangan diharapkan dapat lebih berkonsentrasi pada penanggulangan bencana, sedangkan Satpol PP semakin memperkuat penyelenggaraan pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Balangan.
















