PALU – Program revitalisasi infrastruktur pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir mendapat dorongan anggaran baru dari hasil efisiensi belanja pemerintah pusat.
Melalui pengetatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, pemerintah menargetkan lonjakan sasaran perbaikan sekolah hingga puluhan ribu unit serta pembangunan ribuan desa nelayan dalam dua tahun ke depan.
Komitmen percepatan pembangunan menyentuh lapisan bawah tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Optimalisasi dan efisiensi uang negara ini memungkinkan kita untuk memperluas kuota perbaikan fasilitas pendidikan pada 2026 ini,” ujar Prabowo.
Jika rencana awal hanya mencakup 71.000 sekolah, ruang fiskal baru tersebut mampu memperluas jangkauannya hingga menyentuh 88.000 sekolah, atau terdapat tambahan 17.000 unit sekolah yang bisa direnovasi.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga mengarahkan porsi anggaran hasil penghematan untuk menata kawasan pesisir secara masif. Sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan siap dibangun pada pengujung tahun ini, dan diproyeksikan bertambah 2.000 desa lagi hingga akhir 2027 mendatang.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” jelasnya.
Tidak berhenti pada program sektoral, Presiden juga memastikan pemerintah daerah akan menerima suntikan dana segar guna mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tuturnya.
Prabowo menjelaskan, berbagai perluasan program pro-rakyat tersebut dapat terwujud karena pemerintah mulai menutup celah kebocoran di pos belanja barang dan jasa APBN yang nilainya mencapai Rp1.200 triliun.
Ia menaksir, hampir sepertiga dari anggaran tersebut selama ini rawan menguap akibat praktik penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Untuk mengamankan potensi penghematan sebesar Rp400 triliun itu, Presiden menekankan perlunya menyatukan sistem belanja pemerintah.
Ia meminta agar kementerian, lembaga, maupun ratusan pemerintah daerah tidak lagi melakukan pengadaan secara terpisah yang kerap memicu perbedaan harga untuk barang dengan kualitas serupa.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Prabowo meminta masyarakat tetap yakin terhadap ketahanan ekonomi nasional, seraya memastikan pemerintah tidak akan lagi membiarkan kekayaan alam dan uang negara dinikmati oleh segelintir oknum.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” pungkasnya.
