JAKARTA – Pemerintah menegaskan kebebasan berekspresi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pembaruan regulasi tersebut diarahkan agar mampu mengikuti perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas masyarakat, kreator konten, maupun pelaku UMKM di ruang digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan perubahan lanskap media saat ini membutuhkan batas pengaturan yang jelas. Menurutnya, masyarakat memiliki kebebasan memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi, sedangkan kegiatan penyiaran profesional mempunyai karakteristik serta tanggung jawab tersendiri.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga Raka Prabowo dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Undang-Undang Penyiaran yang disahkan pada 2002 perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi. Saat ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat memproduksi konten dan menjangkau jutaan pengguna.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.
Dalam penyusunan DIM, pemerintah mengusung tiga prinsip utama. Pertama, menjamin kebebasan berekspresi dengan memastikan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
Pemerintah menegaskan pengaturan lebih diarahkan kepada aktivitas penyiaran profesional yang memiliki karakteristik seperti lembaga televisi, antara lain mempunyai redaksi, jadwal siaran, monetisasi besar, serta jangkauan audiens yang luas.
“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Angga Raka Prabowo.
Prinsip kedua berkaitan dengan perlindungan anak dari paparan konten berbahaya. Pemerintah menilai masih terdapat ketimpangan pengaturan antara media konvensional dan platform digital. Karena itu, DIM turut memperhatikan pembatasan akses berdasarkan usia, mekanisme verifikasi usia, serta transparansi algoritma agar distribusi konten turut mempertimbangkan keselamatan anak.
“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga Raka Prabowo.
Sementara itu, prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Menurut Angga, lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini memiliki kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, hingga ketenagakerjaan. Di sisi lain, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam mewujudkan persaingan usaha yang seimbang.
“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, penyelesaian DIM dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian untuk memastikan substansi yang disusun selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
Angga menegaskan, kesepahaman pemerintah tersebut menjadi bekal untuk memasuki pembahasan legislasi bersama DPR. Meski demikian, sejumlah substansi dalam rancangan aturan masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses pembahasan bersama legislatif.
“Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” pungkasnya.
