BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat merespons meningkatnya kompleksitas tantangan kesehatan di Banua.
Ancaman ganda dari penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS yang masih perlu penanganan serius, kini berpacu dengan lonjakan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, hingga ISPA.
Langkah taktis diambil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin dengan menggelar Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (4/11/2026).
Forum strategis dua hari tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR, serta melibatkan para camat, jajaran kepala puskesmas, dan instansi terkait.
Agenda ini digelar sebagai langkah pemantapan konsolidasi untuk menyatukan irama pelayanan lintas sektor demi meningkatkan kualitas kesehatan warga secara menyeluruh.
Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakan fondasi paling krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Pembangunan kesehatan merupakan pilar penting. Kita ingin mencetak masyarakat Banjarmasin yang tidak hanya sehat dan produktif, tapi juga maju dan sejahtera,” ujar Yamin.
Yamin menaruh perhatian mendalam pada melonjaknya temuan kasus darah tinggi atau hipertensi di tengah warga.
Mengingat angkanya yang cukup mengkhawatirkan, ia memastikan Pemko Banjarmasin siap mengintervensi dari sisi anggaran untuk memperkuat upaya pencegahan di tingkat hulu.
“Kalau tidak salah, kasus hipertensi di tempat kita termasuk yang tinggi. Ini jadi catatan penting, pada tahun 2027 mendatang alokasi anggaran penanganan hipertensi akan disiapkan sekitar Rp800 juta. Karena itu, sosialisasinya harus kita lakukan jauh lebih masif lagi di masyarakat,” tuturnya.
Selain dukungan dana, Yamin juga mengingatkan pentingnya solidaritas seluruh perangkat daerah.
Ia menganalogikan tata kelola pemerintahan layaknya sebuah kapal yang membutuhkan kerja sama tim tanpa diwarnai sekat-sekat birokrasi.
“Kita ini ada di dalam satu kapal besar. Tidak boleh ada ego sektoral. Kita harus mengayuh bersama dengan alunan yang sama agar tujuan tercapai lebih baik,” beber Yamin.
Melalui rakor ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan langkah yang selaras agar program penanggulangan penyakit berjalan terarah serta memberi dampak jangka panjang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah memaparkan bahwa penguatan penanganan P2P kali ini difokuskan pada dua target utama.
Pertama, berfokus pada percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan warga.
“Pertama, kita fokus meningkatkan kualitas layanan SPM kesehatan daerah. Upaya pencegahan dan penanganan penyakit seperti DBD harus kita lakukan secara cepat dan tepat,” kata Yanuar.
Sasaran kedua, lanjut Yanuar, yakni membangun ruang sinergi yang lebih erat antara SKPD terkait dengan 28 puskesmas di Banjarmasin.
Sinergitas ini diharapkan mampu melahirkan peta aksi terpadu yang benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
“Kegiatan ini merupakan wadah strategis bagi penguatan lintas SKPD dan 28 puskesmas se-Banjarmasin. Harapannya, kita bisa merumuskan rencana aksi terpadu berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” tukasnya.
Guna memacu semangat pelayanan, kegiatan tersebut diisi pula dengan penyerahan apresiasi kepada sejumlah puskesmas yang mencatatkan kinerja SPM terbaik sepanjang 2026 hingga Triwulan III.
Berikut daftar penerima penghargaan SPM Terbaik Kota Banjarmasin:
- Program Hipertensi: Puskesmas Pemurus Baru
- Program Diabetes Mellitus: Puskesmas Sungai Andai
- Program Usia Produktif: Puskesmas 9 Nopember
- Program ODGJ: Puskesmas Alalak Selatan
- Program TBC: Puskesmas Sungai Bilu
- Program HIV: Puskesmas Terminal
