JAKARTA – Pemerintah mendorong perubahan pola kerja kehumasan agar tidak lagi sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi mampu membaca perkembangan isu publik dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami masyarakat hingga ke daerah.
Penguatan peran tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan derasnya arus informasi digital membuat koordinasi antarkehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin penting. Menurutnya, pemerintah harus memiliki narasi yang sama sekaligus memastikan pesan tersebut dapat disampaikan hingga pelosok daerah.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut tidak hanya diperlukan untuk menyebarluaskan kebijakan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Meutya menilai berbagai persoalan seperti informasi yang terlambat, komunikasi yang kurang jelas, hingga meningkatnya disinformasi harus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Pemerintah pun berencana menjadikan forum komunikasi kehumasan sebagai agenda yang dilakukan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi ketika pemerintah harus menyampaikan kebijakan atau merespons isu yang berkembang di masyarakat.
Meutya menambahkan, percepatan digitalisasi pemerintahan juga menuntut pola koordinasi yang lebih cepat antarlembaga. Karena itu, jaringan kehumasan nasional dinilai perlu bekerja dalam satu orkestrasi komunikasi.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menilai komunikasi tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sebuah program pemerintah. Menurutnya, program yang telah dijalankan perlu dikomunikasikan secara konsisten agar masyarakat mengetahui manfaat yang dihasilkan.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Ia menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Besarnya jaringan tersebut, kata Qodari, menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk menjaga ruang informasi publik tetap terisi dengan informasi yang relevan.
Qodari menegaskan pemerintah tidak bisa bersikap pasif di tengah pergerakan informasi digital yang berlangsung sepanjang waktu. Agenda komunikasi yang rutin diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat terus diterima masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” tegasnya.
Namun, komunikasi pemerintah menurut Qodari tidak cukup hanya menampilkan program dan kebijakan. Masyarakat yang merasakan manfaat program juga perlu menjadi bagian utama dari narasi komunikasi pemerintah.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan kisah warga sebagai bukti nyata dari dampak kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti pentingnya membangun komunikasi dua arah. Menurutnya, humas pemerintah bukan hanya bertugas menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menangkap percakapan publik dan menjadikannya sebagai bahan masukan bagi pemerintah.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Ia juga mendorong agar informasi positif dan kisah inspiratif dari daerah lebih banyak diangkat. Dengan demikian, ruang informasi publik tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif, hoaks, maupun disinformasi.
Bima mengatakan koordinasi antarkehumasan akan terus diperkuat melalui sinkronisasi kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Penguatan jaringan Bakohumas tersebut menjadi langkah pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang lebih aktif. Selain mempercepat penyampaian kebijakan, humas diharapkan mampu mendengar suara masyarakat, membaca dinamika informasi digital, serta menghadirkan cerita nyata mengenai manfaat program pemerintah di berbagai daerah.
