JAKARTA – Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan membidik 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Target tersebut diarahkan tidak sekadar menambah jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi maupun pembiayaan, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, hingga memperluas akses pasar.
“Target 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR bukan sekadar mengejar angka,” kata Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR saat audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Yamin, sertifikasi dan pembiayaan harus menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki tata kelola usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat kualitas produk, dan memperluas pasar.
Audiensi tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.
“Sertifikasi halal dan akses pembiayaan menjadi dua hal penting dalam proses pengembangan UMKM,” ujarnya.
Namun, Yamin menilai kedua aspek tersebut perlu dibarengi dengan penguatan kualitas produksi, legalitas usaha, standardisasi, peralatan produksi, serta akses pemasaran agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.
“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar,” sambungnya.
Ia menjelaskan, dukungan yang lengkap akan membuat pelaku UMKM memiliki kemampuan lebih besar untuk meningkatkan skala usahanya sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompetitif.
“Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” tegasnya.
Yamin menyebut peningkatan kelas UMKM menjadi penting agar produk unggulan daerah tidak hanya beredar di pasar lokal, tetapi mampu memiliki nilai tambah dan masuk ke rantai pasok yang lebih luas.
“Penguatan UMKM harus diarahkan agar produk unggulan Banjarmasin tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, produk lokal perlu didorong agar memenuhi standar, memiliki daya saing, dan memiliki peluang untuk masuk ke pasar nasional hingga ekspor.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin turut mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, mutu, dan daya saing produk yang dihasilkan pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.
Dalam pertemuan itu, Pemkot Banjarmasin juga mendorong optimalisasi pemanfaatan SAPA UMKM sebagai platform yang mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan bagi pelaku usaha.
Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi hingga perluasan pasar.
Pemkot Banjarmasin mengusulkan agar pemanfaatan SAPA UMKM dapat diarahkan lebih optimal sehingga program pemberdayaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing pelaku usaha.
Sejumlah dukungan yang dibahas meliputi fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses KUR, peningkatan literasi keuangan, perluasan pasar, serta bantuan peralatan dan mesin produksi.
“Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini masih menjadi tantangan UMKM,” sebutnya.
Persoalan tersebut mencakup legalitas usaha, sertifikasi, kualitas produk, pemasaran, akses digital hingga keterbatasan pembiayaan yang masih dihadapi sebagian pelaku UMKM.
Selain mendorong sertifikasi dan pembiayaan, Pemkot Banjarmasin juga menyiapkan pelaksanaan Kumitra atau Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.
Program tersebut diarahkan untuk mempertemukan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis sehingga terbuka peluang kerja sama dan pengembangan usaha.
Kegiatan itu nantinya juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk memperkuat jejaring pelaku UMKM yang dinilai memiliki potensi mengembangkan pasar hingga ekspor.
Langkah penguatan UMKM tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan pembiayaan, kemitraan, rantai pasok, serta pemasaran.
Di tingkat nasional, Kementerian UMKM turut mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029.
Program tersebut mengintegrasikan berbagai bentuk intervensi pemberdayaan, mulai dari pelatihan dan pendampingan hingga legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.
“Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemkot Banjarmasin menargetkan semakin banyak UMKM lokal yang mampu memperkuat fondasi usahanya dan meningkatkan daya saing,” pungkasnya.
Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu menciptakan ekosistem usaha yang membuat UMKM lebih siap masuk ke rantai pasok nasional dan membuka peluang menembus pasar ekspor.
