BALANGAN – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan melakukan reviu terhadap sembilan standar pelayanan sekaligus menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengguna layanan, akademisi, perangkat daerah, media massa, organisasi kemasyarakatan hingga penyelenggara layanan.
Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Setda Balangan.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, mengatakan FKP dilaksanakan untuk memastikan standar pelayanan yang telah ditetapkan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“FKP ini kami gunakan untuk melihat kembali standar layanan di setiap bagian. Ada sembilan bagian dengan jenis layanan masing-masing, seperti di Bagian Organisasi pada layanan pembuatan ID Card, yang kami tinjau dan minta masukan langsung dari pengguna layanan,” ujarnya.
Menurut Ernawati, keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut sangat penting karena dapat memberikan gambaran nyata terkait kualitas pelayanan yang diterima selama ini.
Ia berharap peserta dapat menyampaikan masukan yang bersifat konkret dan konstruktif, terutama yang berkaitan langsung dengan pengalaman menerima layanan.
“Yang kami harapkan adalah masukan yang sifatnya konkret, misalnya soal waktu pelayanan atau sikap petugas, apakah sudah sesuai harapan atau masih perlu diperbaiki,” tambahnya.
Hasil reviu dan berbagai masukan yang diperoleh dalam forum tersebut selanjutnya akan dirangkum dalam berita acara sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik di lingkungan Setda Balangan.
Selain itu, hasil forum juga akan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Balangan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat, sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. (Rv)
