BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang humanis sekaligus kepedulian terhadap persoalan lingkungan dalam Diskusi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin itu dibuka langsung oleh Wali Kota Muhammad Yamin HR dan diikuti ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Muhammad Yamin HR menegaskan pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada urusan administrasi maupun tindakan medis semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan administrasi maupun tindakan medis, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak dan martabat masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut aparatur kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan.
Selain membahas pelayanan berbasis HAM, Yamin turut menyinggung persoalan sampah plastik yang masih menjadi tantangan serius di Kota Seribu Sungai. Menurutnya, penanganan masalah lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk aparatur pemerintah.
“Saya kembali mengingatkan ASN agar tidak abai terhadap persoalan sampah plastik,” tegasnya.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan plastik, pemilahan sampah, hingga pengelolaan sampah rumah tangga karena persoalan lingkungan dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesehatan warga.
Yamin juga mengakui kondisi darurat sampah di Banjarmasin masih membutuhkan penyelesaian jangka panjang.
“Pemerintah akan terus mendorong optimalisasi TPS 3R dan pengoperasian kembali TPA Basirih dengan konsep pengolahan sampah yang lebih terarah,” tekannya.
Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, menilai kegiatan tersebut penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang adil dan inklusif.
Menurutnya, aparatur kesehatan harus memiliki pemahaman HAM yang kuat karena menjadi garda terdepan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
“Aparatur kesehatan merupakan garda terdepan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, sehingga pemahaman HAM harus benar-benar diterapkan dalam pelayanan,” katanya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni H. Lukman Fadlun, Muhammad Riza, dan Heryadi. Hadir pula Yoseph Adi Prasetyo yang memberikan penguatan mengenai pelayanan publik berbasis HAM di tengah tantangan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.
