BANJARMASIN – Pemerintah Kota (pemko) Banjarmasin mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin di Hotel Best World Kindai Banjarmasin, Selasa (31/03).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, turut hadir Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Ahmad Syauqi, para kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin, narasumber, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Ananda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang RKPD tersebut, ia mengatakan forum ini memiliki peran penting dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini serta menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bappeda Litbang yang telah memprakarsai kegiatan ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap proses perencanaan program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah direncanakan oleh SKPD,” ujarnya.
Menurutnya, Musrenbang RKPD merupakan wadah strategis untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat yang kemudian diselaraskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Dokumen tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan program pembangunan ke depan.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang menjadi perhatian utama, seperti pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, dan normalisasi sungai.
Menurutnya, sebagai kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai, Banjarmasin harus mampu memastikan pengelolaan lingkungan berjalan optimal.
“Mulai dari penguatan sistem persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga optimalisasi sarana dan prasarana. Penanggulangan banjir dan normalisasi sungai juga akan terus dilakukan secara terpadu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan sampah akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah ke depan. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, ia optimistis kinerja penanganan berbagai persoalan pembangunan dapat dipercepat.
“Pengelolaan sampah akan kita genjot semaksimal mungkin. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di Pemerintah Kota Banjarmasin, kita akan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Kalau dulu gigi tiga, sekarang kita gigi lima, gaspol,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 tetap berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Hal ini dilakukan agar program pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Pedoman pembangunan tahun 2027 tetap mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi, serta RKPD Provinsi. Kita juga harus mendukung program strategis nasional seperti penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk semua, termasuk program pemberian makanan bergizi gratis,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah, termasuk 22 program prioritas kepala daerah.
“Di antaranya percepatan penanganan sampah, penanggulangan banjir melalui normalisasi sungai, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” sebutnya.
Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemko Banjarmasin berharap arah pembangunan tahun 2027 dapat dirancang secara lebih terarah, sinergis, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat demi mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
