BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus memperkuat pengendalian anggaran daerah melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Pergeseran Anggaran (SIMPA). Inovasi berbasis digital tersebut mampu memangkas waktu verifikasi usulan pergeseran anggaran dari rata-rata tujuh hari kerja menjadi hanya 2,5 hari kerja atau lebih cepat sekitar 64 persen.
SIMPA merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengendalian pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inovasi yang digagas Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Balangan, Rizani Rahman, ini menjadi solusi atas proses pengusulan dan verifikasi anggaran yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik sehingga membutuhkan waktu relatif lama.
Melalui aplikasi tersebut, seluruh tahapan mulai dari pengusulan, verifikasi, persetujuan, hingga pemantauan pergeseran anggaran dapat dilakukan secara digital dalam satu sistem terintegrasi. SIMPA juga dilengkapi sejumlah fitur, seperti dasbor pemantauan secara waktu nyata (real-time), penyaringan usulan berdasarkan ketentuan regulasi, rekam jejak audit digital (audit trail), serta pengaturan periode pengajuan (window period).
Rizani Rahman mengatakan, pengembangan SIMPA tidak hanya bertujuan mengubah administrasi manual menjadi digital, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian agar pengelolaan anggaran berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan.
“SIMPA kami kembangkan bukan sekadar untuk mengubah proses administrasi manual menjadi digital, tetapi sebagai instrumen pengendalian agar setiap usulan pergeseran anggaran dapat diproses secara lebih cepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rizani, Kamis (5/11/2026).
Ia menambahkan, aplikasi tersebut memungkinkan perangkat daerah memantau perkembangan usulan secara langsung. Di sisi lain, BPKPAD dapat melaksanakan verifikasi sekaligus pengendalian anggaran dengan lebih efektif.
Menurut Rizani, penerapan SIMPA juga diharapkan dapat meningkatkan ketelitian perangkat daerah dalam menyusun perencanaan anggaran. Dengan demikian, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan APBD dapat lebih terjaga.
“Harapan kami, SIMPA tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi, tetapi juga mendorong perangkat daerah agar semakin cermat menyusun perencanaan anggaran. Ke depannya, diharapkan dapat mengubah paradigma dan budaya kerja dalam pelaksanaan APBD, sehingga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran selalu terjaga,” ujarnya.
SIMPA mulai diterapkan pada Juli 2026 setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari pengembangan aplikasi, uji coba, penyusunan pedoman teknis, hingga sosialisasi kepada perangkat daerah.
Hasil evaluasi awal menunjukkan sejumlah capaian positif. Selain mempercepat waktu verifikasi sekitar 64 persen, aplikasi tersebut juga mampu mengurangi beban administratif petugas verifikator hingga 40 persen. Tingkat kepuasan pengguna tercatat mencapai 87 persen dengan kategori sangat baik.
Pada tahap awal, sebanyak tujuh perangkat daerah telah menggunakan SIMPA. Jumlah tersebut melampaui target uji coba yang sebelumnya ditetapkan sebanyak lima perangkat daerah. Sementara itu, tingkat ketersediaan sistem selama periode implementasi mencapai 99,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKPAD Kabupaten Balangan Kamrani menyebut, pengembangan SIMPA merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sangat mendukung hadirnya SIMPA sebagai bentuk komitmen BPKPAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Kamrani.
Ia menegaskan, keberhasilan inovasi tidak hanya dilihat dari ketersediaan aplikasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang diberikan kepada organisasi dan para penggunanya.
“Kami berharap SIMPA dapat terus disempurnakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah. Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga dari manfaat nyata, peningkatan kinerja aparatur, serta kontribusinya terhadap pengelolaan APBD yang semakin berkualitas dan bertanggung jawab,” katanya.
Ke depan, BPKPAD Kabupaten Balangan akan melanjutkan pengembangan SIMPA melalui penyempurnaan fitur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan cakupan pengguna, serta penguatan integrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah lainnya.
Pengembangan tersebut diharapkan menjadikan SIMPA sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pengendalian fiskal daerah, meminimalkan pergeseran anggaran yang tidak diperlukan, serta mendukung pengambilan keputusan penganggaran berbasis data.
Penerapan SIMPA menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Balangan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.
















