BANJARMASIN – Terobosan layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diingatkan agar tidak berhenti sekadar menjadi tumpukan berkas laporan administratif.
Seluruh pimpinan instansi dituntut mengubah cara pandang dan menjadi motor penggerak nyata dalam menjawab persoalan warga di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, saat memberikan arahan secara daring dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 di BW Kindai Hotel, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini menjadi momentum evaluasi serius usai skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin tahun 2026 terkoreksi ke angka 54,81 persen, turun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 62,95 persen.
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Yamin meminta Bappeda Litbang beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera meninggalkan pola pikir lama yang kerap memandang inovasi hanya sebagai beban kerja tambahan.
“Saya minta paradigma birokrasi segera diubah. Jangan lagi menganggap penciptaan inovasi sebagai beban kerja tambahan, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan agar setiap program inovatif yang dirancang benar-benar berangkat dari pemetaan keluhan riil masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Para kepala SKPD dan BUMD pun diminta membuka ruang kreasi seluas-luasnya bagi jajaran staf serta memperkuat sinkronisasi lintas sektor.
“Saya minta setiap inovasi yang dibuat benar-benar berangkat dari keluhan nyata warga di lapangan, jangan cuma jadi formalitas saja. Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” tegasnya.
Selain itu, Yamin juga mengingatkan adanya tenggat pembaruan inovasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.
Sesuai ketentuan tersebut, inovasi yang telah berjalan selama dua tahun tanpa adanya pengembangan lanjutan otomatis gugur dari penilaian dan hanya dianggap sebagai rutinitas kerja biasa, termasuk bagi inovasi yang memasuki usia dua tahun pada 2027 mendatang.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” tekannya.
Sementara itu, dalam sesi pemaparan bersama narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri yakni Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Ir. David Yama serta Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Nuril Fikri Aulia terungkap bahwa lemahnya komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi memang menjadi faktor utama menurunnya skor IID tahun ini.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa Bimtek ini memang dirancang untuk membedah berbagai persoalan warga sekaligus membekali aparatur dengan pemahaman teknis yang utuh.
“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” jelasnya.
Guna memastikan pembenahan berjalan serentak di semua lini, forum ini diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Banjarmasin, mulai dari Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan BUMD, Camat, Kepala Puskesmas, hingga operator teknis dan para inovator unit kerja.
Melalui pendampingan langsung dari BSKDN Kemendagri, Pemko Banjarmasin menargetkan lahirnya terobosan yang berdampak langsung bagi warga sekaligus mendongkrak kembali peringkat inovasi kota di level regional maupun nasional.
















