JAKARTA – Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 berada di angka Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara memastikan angka tersebut masih dalam koridor aman dan sejalan dengan proyeksi akhir tahun, diiringi keseimbangan primer yang tetap terjaga positif.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil meluruskan anggapan mengenai postur anggaran yang mengalami defisit.
Ia menyatakan bahwa sejak awal penyusunan, APBN memang dirancang ekspansif untuk menopang kebutuhan masyarakat luas, sehingga pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan neraca perusahaan yang mengejar laba.
“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa realisasi defisit saat ini masih terkendali dan bergerak sesuai jalur menuju target tahunan yang telah ditetapkan.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85% persen dari PDB,” jelasnya.
Terkendalinya postur fiskal hingga bulan kesepuluh tahun ini tidak lepas dari kinerja penerimaan negara yang melesat.
Hingga 31 Oktober 2026, kas negara berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp2.618 triliun atau sudah memenuhi 83 persen dari target tahunan, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Lonjakan penerimaan ini terutama disumbang oleh pos Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang sukses melampaui pagu awal, dengan capaian sebesar Rp551,8 triliun atau 120 persen dari target,” bebernya.
Kenaikan PNBP sebesar 37 persen itu ditopang oleh setoran sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta hasil penertiban kawasan hutan.
Selain PNBP, sektor perpajakan turut mencatatkan performa kuat dengan realisasi Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, tumbuh 23,2 persen secara tahunan berkat menggeliatnya ekonomi domestik dan optimalisasi sistem administrasi Coretax.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target, tumbuh 7,2 persen yang dipicu kenaikan bea keluar hingga 43,4 persen seiring menguatnya harga komoditas dan kebijakan hilirisasi.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN, meningkat 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rinciannya terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.343,6 triliun dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Suahasil memprediksi serapan anggaran akan semakin kencang memasuki dua bulan terakhir tahun ini.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” katanya.
Secara keseluruhan, Suahasil menilai kinerja fiskal selama 10 bulan berjalan cukup solid di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” pungkasnya.
