BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat sektor ekonomi kreatif dengan memberikan fasilitas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku usaha kreatif. Melalui program tersebut, karya lokal diharapkan memperoleh perlindungan hukum sekaligus memiliki nilai tambah secara ekonomi.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, saat membuka Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sub Sektor Ekonomi Kreatif di Hotel Banjarmasin International, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) tersebut diikuti 40 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sektor di Kota Banjarmasin. Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan dan prosedur pendaftaran HKI. Pendampingan ini diharapkan membantu para kreator memahami proses perlindungan karya agar produk maupun hasil kreativitas mereka memiliki kepastian hukum.
Mewakili Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, Ichrom Muftezar menegaskan bahwa HKI menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif daerah. Menurutnya, karya para pelaku ekraf perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan agar dapat berkembang serta menjangkau pasar yang lebih luas.
“Ini menjadi wujud sikap, perhatian dan apresiasi kita, bagaimana pun karya pelaku ekonomi kreatif mesti mendapat kepastian hukum sehingga karya mereka dapat eksis dan melebar ke pasar yang lebih luas,” ujar Ichrom Muftezar.
Ia juga meminta para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius dan tidak berhenti hanya pada tahap mengikuti sosialisasi. Informasi serta pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui proses pendaftaran HKI.
“Ulun berpesan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan setelah mengikuti sosialisasi lalu redup begitu saja tanpa ditindaklanjuti ilmu dan informasi yang telah dibagikan oleh narasumber,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menjelaskan bahwa fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan aset kreatif daerah secara berkelanjutan.
Ia menyebut dukungan pemerintah tidak hanya bertujuan memperkenalkan karya lokal kepada masyarakat luas, tetapi juga memastikan hasil kreativitas memiliki perlindungan hukum dan memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.
Menurut Sabil, program fasilitasi HKI telah dilaksanakan secara rutin sejak 2024. Upaya tersebut membuahkan hasil positif, dengan puluhan pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin telah berhasil memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
“Sejak rutin dilaksanakan fasilitasi mulai tahun 2024, saat ini sudah terdapat puluhan pelaku ekraf kota yang berhasil mengantongi Hak Kekayaan Intelektual. Makanya fasilitasi ini kami nilai sangat penting bagi keberlangsungan industri ekonomi kreatif kita,” tukasnya.
Melalui program pendampingan ini, Pemko Banjarmasin berharap para peserta dapat segera mendaftarkan hak cipta maupun merek produk masing-masing. Mereka juga diharapkan turut menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada pelaku ekonomi kreatif lainnya agar semakin banyak karya lokal yang terlindungi dan memiliki daya saing.
