KOTABARU – Perpustakaan didorong tidak hanya menjadi tempat membaca dan menyimpan koleksi buku, tetapi juga berkembang sebagai ruang belajar, pengembangan keterampilan, dan pusat pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni saat membuka kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi di Kabupaten Kotabaru, Rabu (7/10/26).
Kegiatan yang digelar bersama Dispersip Kabupaten Kotabaru tersebut diikuti pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK tingkat desa dan kecamatan, serta pengelola Taman Baca Masyarakat.
Sri Mawarni mengatakan, paradigma perpustakaan saat ini telah mengalami perubahan. Perpustakaan tidak lagi hanya berfokus pada koleksi buku dan aktivitas membaca, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Inilah yang menjadi semangat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Melalui pendekatan ini, perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, membuka akses terhadap pengetahuan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.
Menurutnya, literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan, melainkan perlu dikembangkan di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, desa, Posyandu, PKK hingga Taman Baca Masyarakat.
Perpustakaan desa, lanjutnya, harus mampu menjadi ruang yang aktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain menjadi tempat anak-anak belajar, perpustakaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kreativitas.
“Dengan demikian, kita ingin agar masyarakat tidak hanya menjadi pembaca, tetapi juga menjadi pembelajar, pencipta, dan pelaku perubahan,” katanya.
Ia menilai Kabupaten Kotabaru memiliki potensi besar dalam mengembangkan literasi berbasis masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, PKK, Posyandu, sekolah, komunitas, Taman Baca Masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas.
Sri Mawarni berharap kegiatan tersebut dapat mendorong lahirnya program literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan yang memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin membuktikan bahwa perpustakaan mampu menjadi salah satu penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK, dan pengelola Taman Baca Masyarakat untuk terus berperan sebagai penggerak literasi di lingkungan masing-masing.
“Jangan menunggu masyarakat datang ke perpustakaan. Perpustakaanlah yang harus semakin aktif hadir dan mendekat kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, perpustakaan perlu memahami kebutuhan warga serta menghadirkan pengetahuan dan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.
“Mari kita jemput kebutuhan masyarakat, kita hadirkan pengetahuan yang mereka perlukan, dan kita ciptakan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung,” pungkasnya.
Sehingga diharapkan melalui pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, perpustakaan semakin berperan dalam membuka akses pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (Adv/Ilh)
Editor: Nanang
