BANJARMASIN – Menanggapi keluhan warga terkait layanan bantuan sosial dan jaminan kesehatan, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda turun langsung meninjau pelayanan publik.
Senin pagi (14/4/2025), dalam lawatannya ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin sekaligus memimpin apel pagi, ia turut melaksanakan inspeksi mendadak terhadap pelayanan publik di sana.
Kepala Dinas Sosial, Nuryadi, bersama jajaran, menyambut langsung. Tapi suasananya lebih dari sekadar seremonial—ada perhatian nyata terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
“Saya ke sini sesuai instruksi Pak Wali Kota. Ada beberapa keluhan dari masyarakat yang merasa datanya tak masuk, atau prosesnya lambat. Jadi hari ini saya cek langsung, khususnya soal pelayanan BPJS dan PKH,” ujar Hj. Ananda saat ditemui usai peninjauan.
Ia mengakui, banyak warga merasa frustrasi ketika data mereka seolah-olah ‘hilang’ atau tak diproses. “Kita temui fakta di lapangan, ternyata prosesnya memang harus melalui survei. Dan survei itu sesuai SOP. Jadi masyarakat harus sabar. Kalau sesuai kriteria, pasti didaftarkan,” tegasnya lagi.
Hj. Ananda mendorong agar seluruh jajaran Dinas Sosial dan instansi terkait memaksimalkan pelayanan berbasis digital dan komunikasi publik.
“Media sosial itu tidak cuma buat eksis. Itu alat publikasi yang paling murah dan efektif. Gunakan untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan,” ucapnya.
Ia juga menitip pesan agar pegawai bekerja sepenuh hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. “Apa pun yang kita kerjakan dengan baik, hasilnya akan kembali ke kita. Saya dan Pak Wali hanya minta satu: bekerjalah maksimal. Bukan untuk kami, tapi untuk warga kota ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Nuryadi, menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor dalam menangani permasalahan sosial yang kompleks, seperti pengemis dan anak jalanan.
“Beliau (Hj. Ananda) tadi sempat tanya soal penanganan manusia silver dan pengemis. Tapi sayangnya masih lemah koordinasinya,” jelas Nuryadi.
Menurutnya, setiap individu yang terjaring oleh Satpol PP hanya bisa tinggal di rumah singgah selama tiga hari. Selanjutnya, mereka harus diasesmen dan diarahkan ke program pelatihan lintas SKPD.
“Kami hanya bisa memverifikasi data dasar mereka seperti alamat, status pekerjaan. Tapi untuk pelatihan, itu harusnya langsung diambil alih oleh SKPD lain. Itu yang masih jadi kendala,” ujarnya.
Di akhir, Hj. Ananda mengajak semua pihak untuk tak hanya bekerja “seperti biasa”. Ia ingin ada perubahan nyata dari alur birokrasi. “Kalau pelayanan publik bisa transparan, cepat, dan terintegrasi, masyarakat tak akan banyak mengeluh. Dan kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh,” pungkasnya. (MC BJM)
