GIANYAR – Upaya mempercepat transformasi pelayanan publik terus didorong pemerintah melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan sistem MPP Digital.
Inisiatif ini diarahkan untuk menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi, cepat, serta mudah diakses masyarakat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa konsep MPP bukan sekadar menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu tempat.
Menurutnya, MPP merupakan pendekatan baru dalam reformasi birokrasi yang bertujuan menyederhanakan proses pelayanan sekaligus meningkatkan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“MPP merupakan pendekatan transformasional yang tidak hanya menyatukan layanan, tetapi juga menyederhanakan proses dan menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih responsif,” ujar Otok dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital di MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kehadiran MPP mencerminkan perubahan paradigma birokrasi menuju pelayanan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi dengan kepastian waktu dan biaya.
Meski demikian, Otok mengingatkan agar instansi pemerintah tidak mengabaikan kritik maupun aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, masukan dari masyarakat justru menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Suara masyarakat adalah harta karun yang berharga bagi instansi pemerintah jika kita ingin memuaskan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, penguatan MPP Digital juga menjadi bagian penting dari modernisasi layanan publik. Melalui sistem digital ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara daring tanpa dibatasi ruang dan waktu.
“MPP ke depan tidak hanya hadir sebagai gedung pelayanan, tetapi juga sebagai sistem layanan digital yang terintegrasi dalam ekosistem pelayanan publik modern,” bebernya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MPP sangat bergantung pada sejumlah faktor, seperti komitmen pimpinan daerah, sinergi antarinstansi, kesiapan kelembagaan, hingga kemampuan menghadirkan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerahnya dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik secara mandiri.
Menurutnya, berbagai aplikasi pelayanan yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah agar lebih mudah diintegrasikan dengan sistem data yang ada.
“Kami mengembangkan aplikasi secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak lain, terutama dalam hal integrasi data,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal sekaligus mampu merespons berbagai aduan masyarakat secara lebih cepat.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap pelayanan publik di Indonesia dapat terus berkembang menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
