BANJARMASIN – Di sela kegiatan penyisiran normalisasi sungai di kawasan Tatah Belayung, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyempatkan diri meninjau kondisi SDN Pemurus Dalam 4 , Kelurahan Pemurus Dalam, Selasa (20/1/2026) siang.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung situasi sekolah yang berada di kawasan rawan banjir dan memiliki keterbatasan sarana prasarana.
Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa sekolah dengan jumlah siswa hampir 250 orang itu menghadapi keterbatasan ruang kelas akibat kondisi lahan yang sempit.
Selain itu, beberapa bangunan dan fasilitas penunjang sekolah juga memerlukan perbaikan serius. Banjir tahunan yang sering melanda kawasan tersebut semakin memperkuat urgensi penanganan menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan di lokasi tersebut.
Wali Kota Banjarmasin menegaskan bahwa ke depan, penanganan sekolah-sekolah yang lokasinya kurang representatif tidak lagi cukup dengan rehabilitasi kecil yang dilakukan secara berulang.
“Kita sebenarnya ingin bangunan SD dan SMP yang lokasinya kurang representatif itu tidak lagi sekedar rehab-rehab kecil. Kita ingin membangun baru yang permanen dan bagus. Kalau bangunannya permanen, kita tidak perlu tahun setiap menganggarkan perbaikan karena struktur yang turun atau rusak, sehingga guru nyaman mengajar dan siswanya juga nyaman belajar,” tegas Yamin.
Ia menambahkan, pola penanganan fasilitas pendidikan di Kota Banjarmasin perlu diubah agar anggaran daerah tidak habis hanya untuk perbaikan rutin yang bersifat sementara. Dengan terbatasnya ruang kelas serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, perluasan dan pengembangan wilayah sekolah menjadi sebuah keniscayaan.
Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan pemerintah provinsi, khususnya terkait ketiadaan peningkatan SMA di sekitar kawasan tersebut. Hal ini dianggap penting untuk memastikan tidak adanya akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
Selain persoalan gedung sekolah, aspek aksesibilitas juga menjadi perhatian Wali Kota. Jembatan penghubung menuju sekolah yang kondisinya memprihatinkan bahkan pernah mengalami keruntuhan, dinilai menghambat aktivitas sekolah.
Kondisi ini juga menyulitkan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) , sehingga petugas harus menurunkan bantuan secara manual di bahu jalan.
“Tadi ada aspirasi soal jembatan. Untuk mengantarkan makan MBG, anak-anak atau petugas harus mengambil secara manual karena aksesnya kurang bagus. Jembatan ini perlu diperbaiki atau dibangun baru. Selain itu, pengaturan sungai di sekitar sekolah harus bagus agar tidak ada lagi cerita sekolah harus libur karena tergenang banjir,” tambahnya.
Lebih lanjut Yamin menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini Pemerintah Kota Banjarmasin telah menganggarkan pembangunan lima sekolah baru dengan sistem pengelompokan atau penggabungan. Kebijakan tersebut diambil untuk menciptakan fasilitas pendidikan yang lebih representatif, modern, dan terintegrasi.
“Ini harus menjadi pemikiran serius Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyediakan fasilitas yang benar-benar nyaman. Saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk mengomunikasikan kembali potensi pengembangan lahan di sini,” ujarnya.
Langkah responsif ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang inklusif. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak terhambat oleh keterbatasan bangunan maupun akses infrastruktur, demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. (Ilh)
