BANJARARU – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan pentingnya upaya bersama dalam menekan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan penangkapan ikan merusak (destructive fishing) yang semakin mengancam kelestarian ekosistem laut.
Hal itu disampaikan Kapolda dalam pertemuan bertema “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing”, belum lama ini.
“Edukasi nelayan tentang bahaya illegal fishing menjadi fokus penting dalam pembinaan demi menjaga ekosistem laut tetap lestari,” tegas Kapolda Kalsel.
Data menunjukkan, sektor perikanan Kalsel kini menghadapi tekanan serius. Dalam tujuh tahun terakhir, produksi ikan turun hingga 12 persen, dari 179 ribu ton pada 2017 menjadi 158 ribu ton pada 2024.
Padahal, sektor ini berperan vital sebagai penopang ketahanan pangan nasional sekaligus sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil dari garis pantai berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, aktivitas destructive fishing dan illegal fishing kini menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan ekosistem maritim daerah tersebut.
Kapolda menjelaskan, praktik seperti penggunaan bahan peledak dan racun ikan tidak hanya merusak habitat laut secara permanen, tetapi juga membahayakan keselamatan nelayan serta menurunkan hasil tangkapan.
“Dampaknya berlipat. Lingkungan rusak, ekonomi nelayan terpukul,” ujar Rosyanto.
Selain itu, nelayan juga dihadapkan pada sejumlah kendala seperti rendahnya kepatuhan terhadap regulasi (NIB, SIPI, SIUP), keterbatasan permodalan, serta minimnya teknologi dan sarana prasarana untuk beralih ke metode penangkapan ikan ramah lingkungan.
Kapolda berharap adanya kesepahaman antara nelayan Kalimantan Selatan dan pesisir Jawa dalam memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusak lingkungan.
“Harapannya, terjalin kesepahaman agar sumber daya laut bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa kegiatan destruktif yang menimbulkan kerusakan,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan produksi ikan yang signifikan menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak cepat dan sinergis.
“Pengawasan terarah dan kerja sama lintas instansi menjadi kunci untuk menekan praktik ilegal serta menjaga kelestarian laut Kalsel seutuhnya,” tutupnya.
