BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, H.M. Yamin HR, didampingi Wakil Wali Kota Hj. Ananda, menghadiri Rapat Paripurna Tingkat II di Aula DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (30/06).
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan tanggapan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta menandatangani Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, didampingi segenap Wakil Ketua DPRD. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Kepala SKPD, serta jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
Wali Kota Yamin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin atas persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi yang telah terbangun. Persetujuan ini menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik ke depan,” ujar Yamin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Mengenai perubahan KUA dan PPAS 2025 yang telah disepakati bersama, Yamin menyebut ini sebagai bagian penting dari siklus penganggaran daerah yang strategis.
“Kesepakatan ini adalah bukti nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran demi mendukung visi pembangunan daerah,” jelasnya.
Yamin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen anggaran tersebut, dan berharap agar hasil kesepakatan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perubahan APBD 2025.
“Kita ingin pembangunan daerah ke depan lebih transparan, inklusif, berkeadilan dan yang paling penting, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta menjaga kesinambungan pembangunan menuju Banjarmasin yang maju dan sejahtera.
