BANJARMASIN – Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat pengelolaan sanitasi kembali ditegaskan melalui Sosialisasi Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sanitasi serta Pembekalan Agen Sosialisasi Sanitasi Aman Tahun Anggaran 2025, yang digelar Rabu (26/11) di Hotel G Sign Banjarmasin.
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, mewakili Wali Kota Banjarmasin, H.M. Yamin HR. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peningkatan sanitasi tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga aktif melibatkan partisipasi masyarakat.
“Sanitasi yang baik bukan hanya soal membangun, tetapi membangun kesadaran. Kami ingin masyarakat benar-benar paham bahwa kesehatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” ujar Ikhsan.
Ikhsan menjelaskan saat ini salah satu tantangan utama sanitasi adalah minimnya keterlibatan para pemangku wilayah dan masyarakat.
“Keterlibatan aktif camat, lurah, dan warga sangat penting. Tanpa partisipasi publik, target sanitasi aman universal akan sulit dicapai,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan KPP bertujuan memastikan fasilitas sanitasi yang sudah dibangun pemerintah dapat dikelola dan dirawat secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Kami ingin KPP dan para agen sosialisasi benar-benar memahami tugasnya. Banjarmasin harus menjadi kota yang aman, layak, dan sehat untuk semua warganya,” bebernya.
Disisi lain, Denny Surya Martha selaku Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Selatan yang juga narasumber kegiatan menuturkan bahwa Banjarmasin sebenarnya sudah memiliki dasar hukum dan infrastruktur sanitasi yang memadai.Namun, pemanfaatannya belum optimal.
“Infrastruktur sanitasi di Banjarmasin itu sudah lengkap. Tapi beberapa fasilitas yang dibangun dalam 10 tahun terakhir tingkat pemanfaatannya masih rendah,” jelas Denny.
Untuk itu, pihaknya mendorong pembentukan agen perubahan sebagai langkah strategis. “Kami optimistis pengelolaan berbasis masyarakat melalui kelompok pemelihara akan memberikan hasil yang lebih baik. Tapi kesadaran warga tetap harus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meningkatnya minat masyarakat harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan pemerintah.
“Kalau masyarakat sudah mau berubah, pemerintah harus siap memberikan layanan yang berkualitas,” tegasnya.
Adapun peserta sosialisasi sekaligus Ketua RT. 20 Sungai Bilu, Zulkifli menilai bahwa keberhasilan sanitasi tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga soal kebiasaan warga yang masih sulit berubah.
“WC umum kami kelola dan masyarakat ikut membayar listrik dan airnya. Tapi masalah terbesar tetap edukasi,” ungkapnya.
Ia mencontohkan masih adanya warga yang membuang limbah langsung ke sungai karena rumahnya berada di bantaran.
“Ada tiga rumah yang masih cemplung ke sungai dari rumahnya. Mereka merasa WC umum tetap berjalan, jadi belum mau pindah perilaku. Ini yang paling sulit,” tambahnya.
Meski begitu, Zulkifli mengapresiasi langkah pemerintah menghadirkan agen sosialisasi.
“Sosialisasi ini bagus. Setidaknya kami punya wadah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman ke warga,” katanya.
Banjarmasin merupakan kota dengan populasi lebih dari 600.000 jiwa dan memiliki karakteristik wilayah yang dekat dengan perairan. Sanitasi buruk dapat memicu berbagai masalah kesehatan, kontaminasi sungai, hingga penurunan kualitas lingkungan. Karena itu, Pemkot Banjarmasin menegaskan komitmennya menjadikan sanitasi sebagai agenda prioritas.
