BANJARMASIN – Kota Banjarmasin tak hanya datang secara simbolis ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, melainkan membawa aspirasi dan harapan warga Kota Banjarmasin
Dihadapan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan kepala daerah se-Kalsel, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR membawa sejumlah aspirasi dari warganya, mulai dari program makan bergizi gratis hingga penguatan pengelolaan sampah yang telah lama menjadi isu krusial di kota seribu sungai.
Musrenbang yang berlangsung di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2025–2029 dengan visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.” Namun di balik visi besar tersebut, pemerintah kota Banjarmasin hadir membawa realita lokal yang memerlukan atensi mendalam.
“Kami menghadiri Musrenbang provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran dari 13 kota dan kabupaten. Di sini kami berharap Musrenbang ini mampu menjembatani keselarasan pusat dan daerah. Kita harus saling menguatkan. Semua kendala dan dukungan antar-daerah harus disampaikan secara terbuka,” tegas Yamin, usai penandatanganan kesepakatan bersama antar daerah.
Menurutnya, momentum Musrenbang ini penting untuk memperjuangkan program-program yang langsung berdampak pada masyarakat. Salah satunya, kata dia, adalah penyediaan makan bergizi gratis.
“Program ini akan kita dorong agar bisa dibahas lebih lanjut. Begitu juga dengan penanganan sampah. Ini harapan kami agar pemerintah pusat dan provinsi bisa memperkuat kolaborasi dengan kota,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan catatan-catatan pembangunan dari tiap daerah secara spesifik. “Kita perlu terus mendekatkan dan meningkatkan kapasitas diri, termasuk sumber daya manusia. Pada akhirnya, tujuan provinsi ini tidak akan tercapai tanpa sinergi pusat dan kota. Jika pusat mendukung, semua bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Drs. Ahmad Syauqi, M.Si., memaparkan bahwa ada tiga indikator yang menjadi perhatian serius dalam Musrenbang kali ini. Ketiganya adalah kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran terbuka—tiga isu yang saling terkait dan menekan wilayah perkotaan seperti Banjarmasin.
“Arahan dari provinsi menekankan tiga catatan untuk Banjarmasin. Pertama, kemiskinan. Karena kita wilayah kota, penanganannya berbeda dari daerah lain. Kita menghadapi tantangan lebih kompleks karena urbanisasi tinggi,” jelas Syauqi.
“Kedua, indeks kualitas lingkungan hidup kita masih rendah. Ini karena Banjarmasin bukan daerah tutupan hutan, jadi tak punya kawasan konservasi alami. Ini menjadikan pencapaian indikator lingkungan hidup cukup sulit,” lanjutnya.
Yang ketiga, Syauqi menyebut bahwa tingkat pengangguran di Banjarmasin cenderung tinggi karena terbukanya kota terhadap pendatang. “Banjarmasin adalah kota terbuka. Orang-orang dari daerah lain datang ke sini untuk bersaing. Ini berdampak pada kemanusiaan dan daya saing warga lokal,” terangnya.
Selain itu, ia juga menegaskan perlunya ketelitian dalam pengumpulan dan analisis data. “Kita harus lebih presisi dalam data. Ini penting untuk mengukur efektivitas program, seperti penanganan kekumuhan dan pengelolaan sampah. Dua isu ini jadi prioritas utama Banjarmasin ke depan,” katanya.
Musrenbang itu diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 828 di Tanah Bumbu yang turut ditandatangani dan disaksikan Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wali Kota Banjarmasin, H. M Yamin.
