KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 melakukan Kajian Penurunan Angka Kemiskinan dan Kerentanan Kemiskinan di Kalimantan Selatan sebagai langkah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan.
Plt Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengungkapkan kajian yang dilakukan ini sebagai upaya dalam menganalisis angka kemiskinan di Kalimantan Selatan serta proyeksi ke depannya, dan sekaligus menganalisis tingkat kerentanan Kemiskinan di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan kerentanan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” ucapnya, Banjarbaru, Senin (3/3/2025).
Dirinya menerangkan pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kalsel terdiri dari 4,93 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.865.459,00/rumah tangga dalam satu bulannya.
Nantinya, kegiatan dilaksanakan pada 13 Kabupaten/Kota, serta pada SKPD terkait di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan observasi secara langsung dan wawancara secara terfokus.
“Ada beberapa tahapan dalam kajian kali ini Workshop, Seminar Proposal, Seminar Akhir, Studi Tiru ke Provinsi DKI Jakarta khususnya ke Kementerian Sosial, serta pada 2 (dua) Provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrimnya terendah, dan Provinsi yang memiliki kesamaan kultur, budaya, geografis, serta demografi dengan Kalimantan Selatan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait,” terangnya.
Lebih lanjut, tim yang ikut berkontribusi pada kajian kali ini sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari Koordinator Tenaga Ahli (Ahli Ekonomi) sebanyak 1 (satu) orang Tenaga ahli sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari tenaga ahli bidang Ekonomi, Kebijakan Publik, Statistik, Tata Ruang / Tata Kota, Kesehatan Lingkungan/Masyarakat.
“Dari kajian ini kami ingin menganalisis mengenai capaian angka kemiskinan di Kalimantan Selatan, tersedianya analisis mengenai tingkat kerentanan kemiskinan di Kalimantan Selatan, tersedianya rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (Mc Kalsel)
