KALSEL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan komitmen kuat dalam pengendalian inflasi di daerah serta peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi dan sosialisasi yang digelar secara virtual. Kegiatan yang berlangsung di Command Center Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (14/3/2025).
Rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam rangka membahas langkah-langkah konkret yang akan diimplementasikan di tingkat daerah pada tahun 2025.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Sulkan, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Sutikno, memaparkan perkembangan inflasi di Kalsel mengalami kenaikan namun masih tekendali dan masih dibawah rata-rata inflasi secara nasional.
“Memang di bulan Maret ini inflasi kita tembus 1,13 persen m-to-m dan 0,76 persen di y-on-y,” paparnya.
Sutikno menjelaskan kenaikan inflasi ini terjadi karena beberapa hal salah satunya penarikan diskon listrik untuk penggunaan masyarakat 900 W kebawah pada Januari, Februari dan Maret.
“Tidak adanya diskon listrik ini menjadi salah satu faktor naiknya nilai inflasi di Kalsel, namun masih dibawah skala nasional,” ucapnya.
Namun, beberapa daerah di kalsel dapat perhatian khusus terkait kenaikan inflasi.
“Beberapa daerah mengalami kenaikan inflasi yang lumayan tinggi yakni Kabupaten Tanah Laut 2,2 persen dan diikuti Kabupaten Tabalong 1,31 persen,” lanjutnya.
Ia juga menghimbau masyarakat Kalsel untuk tetap tenang dalam menghadapi kenaikan inflasi yang terjadi dan tetap disikapi bijak.
“Yang terpenting kita jangan panik disikapi dengan arif, belanja secukupnya dan hindari panic buying karena ketersediaan bahan pokok saat ini tersedia dengan cukup,” tutupnya. (MC Kalsel)
