BANJARBARU – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-37 PT Air Minum Intan Banjar dimanfaatkan sebagai momen penting untuk menyampaikan arah pengembangan layanan air bersih, khususnya bagi wilayah Kota Banjarbaru.
Dalam kegiatan apel gabungan yang digelar Selasa (9/7/2025), jajaran manajemen PDAM menyampaikan komitmen perusahaan dalam memperkuat pasokan dan keandalan distribusi air 24 jam.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, bersama Kepala Bapperida, Kanafi, hadir dalam kegiatan tersebut, sebagai bentuk atensi Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap kinerja dan pengembangan layanan PDAM yang berdampak langsung pada masyarakat.
Direktur Utama PT. Air Minum Intan Banjar, Syaiful Anwar, dalam sambutannya menjelaskan bahwa perusahaan kini berada dalam kondisi sehat secara finansial dan telah menyalurkan dividen kepada para pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, saat sekarang ini kami total mandiri dan tidak punya utang satu rupiah pun. Jadi dikatakan sehat,”katanya.
Syaiful juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyetorkan dividen kepada sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Kota Banjarbaru.
“Kami sudah menyetorkan dividen di hari puncak HUT Banjarbaru, itu sebesar kurang lebih Rp5,2 miliar,”ujarnya.
Dalam waktu dekat, PDAM Intan Banjar juga merencanakan penguatan infrastruktur melalui pembangunan fasilitas pengambilan air baru di wilayah Sungai Lulut dan Mali-mali, guna memperkuat keandalan distribusi air 24 jam yang sudah berjalan, khususnya di kawasan Banjarbaru.
Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, PDAM juga memberikan penghargaan kepada pelanggan yang aktif melaporkan gangguan layanan dan peduli terhadap keberlangsungan air bersih. Mereka menerima sertifikat dan peralatan elektronik rumah tangga. Selain itu, pemasangan sambungan air gratis juga diberikan kepada sejumlah pelanggan terpilih dalam rangka peringatan HUT perusahaan.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, keberhasilan PDAM Intan Banjar menjaga kinerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan tata kelola pelayanan publik yang bersinergi antara pemerintah dan BUMD.
