Rapat Koordinasi Penanganan PSU Perumahan dan Permukiman se-Kalsel yang digelar di Aula Kantor Disperkim Kalsel, Banjarbaru, Kamis (19/6/2025). KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel mendorong percepatan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dorongan ini disampaikan Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy diwakili Sekretaris Disperkim Kalsel, Rusidah didampingi Kepala Seksi Teknis Fasilitas Umum Permukiman, Misna Uttri Wiharti saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan PSU Perumahan dan Permukiman se-Kalsel yang digelar di Aula Kantor Disperkim Kalsel, Banjarbaru, Kamis (19/6/2025).
“PSU seperti jalan, drainase, air bersih, dan listrik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan permukiman yang berkualitas. Pemenuhannya menjadi bentuk nyata hak warga atas hunian yang layak dan lingkungan sehat,” tegas Rusidah.
Ia mengatakan berdasarkan Data tahun 2024 menunjukkan terdapat 1.935 perumahan tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Namun, baru 568 unit perumahan yang sudah melakukan serah terima PSU kepada pemerintah daerah. Artinya, masih ada 1.377 unit perumahan yang belum menyelesaikan proses tersebut.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Dengan adanya rakor ini, kami harap kabupaten/kota bisa segera menindaklanjuti dan menyelesaikan serah terima PSU,” ungkapnya.
Menurutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi satu-satunya daerah di Kalsel yang telah 100% menyelesaikan serah terima PSU. HSS pun diapresiasi sebagai contoh best practice dalam penyerahan dan pengelolaan PSU perumahan. Sebaliknya, sejumlah daerah lain masih menghadapi berbagai kendala, termasuk perumahan yang terlantar karena pengembang sudah tidak aktif atau tidak diketahui keberadaannya.
Selain itu pada Rakor ini melibatkan berbagai instansi strategis, termasuk Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kanwil ATR/BPN Kalsel, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Inspektorat Provinsi Kalsel, BPKAD Provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh Disperkim kabupaten/kota di Kalsel.
Langkah koordinatif ini merupakan implementasi dari PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang PSU.
“Penanganan PSU harus lebih terintegrasi dan terstruktur. Dengan dukungan lintas sektor, kami optimis pengelolaan permukiman di Kalsel akan semakin berkualitas,” tutup Rusidah.
