JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memacu pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Percepatan tersebut dinilai penting mengingat saat ini telah memasuki akhir tahun anggaran.
“Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menyoroti perkembangan realisasi APBD berdasarkan data per 16 November 2025. Tomsi mengungkapkan bahwa capaian pendapatan terbilang cukup baik, namun masih tertinggal sekitar 20 persen dari realisasi tahun 2024. “Bila ditotal seluruhnya ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 [persen], kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” jelasnya.
Tomsi juga memberi atensi terhadap realisasi belanja yang dinilai masih jauh dari target dan perlu mendapat perhatian serius. “Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta seluruh Pemda segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan dapat dilakukan secara efektif. “Saya minta untuk masing-masing daerah segera-segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi pendapatan maupun belanjanya masih rendah. Ia juga menyoroti adanya daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah, seperti Papua Tengah dan Kalimantan Barat. “Ini yang kita lihat seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukkannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen,” katanya.
Ia berharap Pemda dapat lebih memahami penyebab rendahnya realisasi APBD sehingga pada tahun mendatang tidak terulang kembali. Menurutnya, perencanaan anggaran harus disusun dengan baik agar realisasinya berlangsung optimal. Pihaknya juga akan membantu Pemda dalam upaya percepatan realisasi APBD.
