BANJARMASIN – Perubahan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kembali digerakkan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ratusan ASN di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (16/04/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
Kepala BKPSDM Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mencakup pengukuhan akibat perubahan nomenklatur, pelantikan pejabat administrator dan pengawas, hingga pengangkatan pejabat fungsional serta pengesahan CPNS menjadi PNS.
Ia menuturkan bahwa penyesuaian struktur, termasuk perubahan BKD menjadi BKPSDM serta restrukturisasi di Diskominfo, dilakukan untuk memperkuat fungsi organisasi.
“Ini bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang belum terisi.
Menurutnya, pengisian posisi tersebut akan segera dipercepat setelah rekomendasi dari pemerintah pusat diterima.
Ia menegaskan bahwa langkah ini penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Begitu rekomendasi turun, kita langsung lanjutkan proses pengisian,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menekankan bahwa pelantikan ini harus menjadi titik awal perubahan nyata dalam birokrasi.
Ia mengingatkan agar ASN meninggalkan pola kerja lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman.
Ia menilai birokrasi harus mampu bergerak lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jangan lagi bekerja dengan pola lama, kita harus lebih cepat dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Yamin juga menyoroti pentingnya makna sumpah jabatan yang diucapkan para ASN. Ia menyebut bahwa sumpah tersebut merupakan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar seremoni.
Tantangan birokrasi saat ini masih dipengaruhi pola lama yang berpotensi menghambat inovasi,” bebernya.
Selain itu, pelantikan ini juga diikuti dengan rotasi dan penguatan di berbagai instansi. Sejumlah pejabat menempati posisi baru di Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, hingga Dinas PUPR.
Penataan ini diharapkan mampu menciptakan distribusi kinerja yang lebih merata di seluruh perangkat daerah.
