KALSEL – Peningkatan kesiapan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel menilai sejumlah aspek nonteknis seperti disiplin, etos kerja, serta budaya kerja masih perlu diperkuat agar lulusan lebih siap menghadapi dunia industri.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kalsel, Firna Arsika, yang mewakili Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rochim, saat memaparkan langkah-langkah strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia lulusan SMK di Banjarbaru, Rabu (25/3/2026).
“Masukan dari Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (Dudika) menunjukkan bahwa keterampilan teknis siswa SMK sudah cukup baik. Namun, beberapa aspek kebekerjaan seperti kedisiplinan, etika kerja, serta budaya kerja masih menjadi catatan penting,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pihaknya untuk segera melakukan langkah pembenahan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna memperkuat kapasitas peserta didik sebelum memasuki dunia kerja.
“Hal ini menjadi perhatian kami. Untuk itu, Disdikbud Kalsel akan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas peserta didik secara bertahap, sesuai kebutuhan dunia kerja,” sambungnya.
Ia menambahkan, program peningkatan kapasitas tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2026. Program ini diharapkan dapat membantu siswa memahami standar dan budaya kerja yang berlaku di dunia industri.
Selain itu, Disdikbud Kalsel juga menyiapkan sejumlah program lain yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam memperluas peluang kerja bagi lulusan SMK, termasuk kesempatan bekerja di luar negeri.
Untuk mendukung langkah tersebut, seluruh SMK di Kalimantan Selatan, baik negeri maupun swasta, telah difasilitasi untuk mengajukan berbagai program yang relevan.
Firna juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengevaluasi pola kerja sama antara satuan pendidikan dengan Dudika. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan kemitraan yang terjalin dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kedua belah pihak.
“Ke depan Disdikbud Kalsel akan melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) untuk membantu memfasilitasi penyusunan skema kerja sama yang lebih terstruktur antara dunia usaha dan sektor pendidikan,” ungkapnya.
Di samping itu, kolaborasi juga dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Menurutnya regulasi yang ada saat ini dinilai belum secara spesifik mengakomodasi kebutuhan dunia pendidikan, terutama bagi SMK.
“Melalui Perda TJSLP, diharapkan dapat teridentifikasi kebutuhan satuan pendidikan, khususnya SMK, sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan melalui kolaborasi berkelanjutan dengan Dudika,” jelasnya.
Ia berharap ke depan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kebijakan tersebut agar dapat diterapkan secara konkret. Dukungan dari program pemerintah pusat serta kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan pendidikan.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan sangat penting untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lulusan SMK sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap kualitas lulusan,” tutupnya.
