BANJARMASIN – Masih terdapat ribuan anak di Kota Banjarmasin yang tak menginjakkan kaki di ruang kelas. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin tak ingin tinggal diam, persoalan ini pun harus menjadi atensi khusus yang dihadapi secara terbuka dan bersama sama.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Penanganan Anak Putus Sekolah di Gedung HBI, dengan tajuk “Ayo Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah – Banjarmasin Maju Sejahtera.” Bukan seremoni semata, kegiatan ini menjadi panggung keseriusan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut, Senin (5/5/2025).
Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, tak memungkiri bahwa persoalan anak putus sekolah adalah salah satu PR besar pemerintah kota.
“Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tak sekolah, dan itu bukan cuma urusan dinas pendidikan. Ini tanggung jawab seluruh elemen kota,” tegasnya usai membuka kegiatan yang dihadiri camat, lurah, dan pimpinan SKPD se-Banjarmasin.
Dalam kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh stakeholder, sebagai simbol bahwa semua lapisan birokrasi kota siap turun tangan langsung.
“Kalau hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah bisa kita tekan,” beber Yamin.
Pihaknya pun, kata Yamin berencana menindaklanjuti sosialisasi ini dengan pembentukan tim lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi. “Intinya, tak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ryan Utama, menyampaikan bahwa data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan tidak sekolah. Namun dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.
“Masalah utamanya justru di sini. Kita belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. Apakah karena biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya,” terang Ryan.
Menurutnya, Pemkot Banjarmasin sebenarnya telah mencatat peningkatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas madya. Itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa update terakhir dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sebenarnya sekitar 3.000-an. Namun, Pemko tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja, sembari menunggu validasi ulang di lapangan.
Sebagian besar anak yang masuk dalam daftar tidak sekolah tersebut berada di jenjang pendidikan usia dini (PAUD). “Ini jadi penting karena masa PAUD adalah fondasi utama sebelum masuk pendidikan dasar. Kalau terputus di sini, risikonya panjang,” tukasnya.
