Diskusi ormas di Kalsel, di Channel YouTube Kosan Henny.
BANJARMASIN – Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Selatan memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga keharmonisan sosial.
Namun, pesatnya pertumbuhan ormas juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal potensi penyimpangan serta konflik sosial dan politik.
Berbagai pihak menyuarakan pentingnya penguatan legalitas, pembinaan yang intensif, serta sinergi antarsektor guna mengoptimalkan peran positif ormas di tengah masyarakat.
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Ibu Dewi Warolestari, menegaskan bahwa ormas wajib memiliki legalitas yang sah sebagai badan hukum.
Menurutnya, ormas yang tidak terdaftar resmi atau terbukti melanggar ketentuan hukum dapat dikenai sanksi berat, termasuk pembubaran dan pencabutan status hukumnya.
“Pembubaran dapat dilakukan apabila ormas terbukti mengancam persatuan bangsa, melakukan provokasi, bertentangan dengan Pancasila, merusak fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Sundusiah, menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif.
“Kami libatkan ormas dalam berbagai kegiatan bersama pemerintah, bukan hanya lewat bantuan dana, tapi juga penguatan peran mereka dalam kegiatan sosial, pendidikan, hingga keagamaan. Tokoh agama juga kami libatkan sebagai edukator dalam proses pembinaan,” jelas Sundusiah.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pengawasan terhadap ormas dilakukan secara berkala, termasuk melalui pengumpulan data dan koordinasi intensif antarinstansi.
Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan ormas tetap berjalan sesuai dengan visi kebangsaan.
Dari sisi akademik, Dr. Siswanto Rawali, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, menekankan pentingnya kode etik dan disiplin internal dalam tubuh ormas.
Ia mengingatkan bahwa aktivitas politik maupun isu-isu sensitif seperti SARA harus dikelola dengan sangat hati-hati.
“Gesekan bisa terjadi apabila ada anggota yang bertindak di luar pengawasan pengurus. Karena itu, dibutuhkan mekanisme komunikasi dan pembinaan internal yang kuat agar ormas tetap solid dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ormas juga dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pentingnya kontribusi ormas dalam menjaga stabilitas sosial dan menyukseskan program-program pemerintah.
“Ormas harus hadir sebagai penguat keharmonisan, bukan pemicu konflik. Kami berharap ormas menjadi mitra yang aktif, menjaga suasana aman dan damai di tengah masyarakat,” tuturnya.
Para narasumber sepakat bahwa keberadaan ormas di Kalimantan Selatan akan menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menciptakan iklim organisasi yang sehat dan produktif.
“Ormas harus memperluas kemitraan, memperkuat dampak sosialnya, dan selalu patuh terhadap hukum. Masyarakat juga perlu aktif mengawasi agar ormas tidak menyimpang dari tujuannya,” tutup Ibu Dewi Warolestari.
Dengan dasar legalitas yang kuat, pembinaan yang konsisten, serta pengawasan yang baik, ormas di Kalimantan Selatan diyakini dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah dan penjaga ketertiban sosial. Kolaborasi yang harmonis akan menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat secara berkelanjutan.
Tonton Video selengkapnya di Channel Youtube dibawah ini :
Posting Komentar